Semakin populernya Nusa Penida sebagai destinasi yang sering dikunjungi wisatawan menyebabkan minat investor untuk berinvestasi di pulau tersebut semakin tinggi. Hal ini dimanfaatkan oleh para mafia tanah untuk menjual tanah negara (TN) kepada investor. Sayangnya praktek penjualan tanah negara yang sudah marak terjadi sejak dulu, sampai saat ini tidak tersentuh hukum.

Wakil Ketua DPRD Klungkung I Wayan Baru mengungkapkan penjualan tanah negara ini sudah terjadi sejak lama. Masyarakat pun telah melaporkan masalah tersebut ke pihak berwajib namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut. Pihaknya pun meminta agar penegakan hukum juga bisa dilakukan di Klungkung dengan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. 

"Saya sangat mengapresiasi pihak Kejaksaan dan Polri yang menjalankan intruksi Presiden menangkap para koruptor di Indonesia. Semoga hal itu bisa dilanjutkan ke daerah sehingga mafia-mafia tanah di Nusa Penida bisa ditindak," jelas Wayan Baru, Munggu (22/12).

Ia menjelaskan di Desa Sakti banyak tanah negara yang dialihkan ke surat hak milik (SHM) yang selanjutnya dijual ke pihak investor. Temuan tersebut sebenarnya sudah dilaporkan kepala desa ke kepolisian namun belum ada proses hukum sampai saat ini. Oknum mafia tanah tersebut sampai saat ini masih beraktifitas dan semakin merajalela.

Tanah negara yang marak dijual mafia tanah menurut Wayan Baru juga berada di kawasan Crystal Bay, Nusa Penida. Disana sudah banyak tanah negara yang dikuasai investor. Hal itu tidak terlepas dari peran mafia tanah yang mengalihkan tanah negara menjadi milik pribadi. Pihaknya berharap agar praktek-praktek penguasaan tanah negara oleh pribadi dapat dihentikan oleh Pemkab Klungkung dan memprioritaskan penggunaan tanah negara untuk kepentingan masyarakat umum.

"Kita sangat peduli dengan aset di Nusa Penida yang seharusnya dimanfaatkan demi kepentingan masyarakat banyak. Saya minta tanah tersebut dikelola oleh negara yang hasilnya untuk kesejahteraan masyarakat," pungkasnya. 007