Pengelolaan Kapal Roro sudah berjalan 17 tahun, sejak beroperasi tahun 2006. Sejak beroperasi hingga sekarang Kapal Roro ini tidak pernah untung, malah buntung. Karena Pengelolaan Kapal Roro Nusa Jaya Abadi, setiap tahun justru selalu mendapatkan subsidi saat docking yang nilainya terus meningkat. Tahun ini bahkan biaya docking saja sudah mencapai Rp 2,1 Miliar.

Bau tak sedap dari pengelolaan Kapal Roro ini oleh operator pihak ketiga pun belakangan semakin mendapat sorotan tajam. Melihat perkembangan pesat Nusa Penida, dengan aktivitas penyeberangan barang dan orang yang semakin padat, semestinya ada progres yang positif dari penyelenggaraan penyeberangan Kapal Roro. Tetapi selama pemerintahan era Nyoman Suwirta dua periode, pengelolaan Kapal Roro ini tidak pernah memberi kontribusi pendapatan kepada pemerintah daerah.

“Operator Kapal Roro ini berganti, dari operator lama ke operator baru sejak awal Suwirta menjabat sampai sekarang. Kita lihat sepanjang itu Nusa Penida ini sudah sangat berkembang, baik itu aktivitas orangnya maupun barang hingga pembangunan fisiknya. Tetapi, kenapa progres Kapal Roro ini seperti jalan di tempat. Sedangkan, di sisi lain biaya docking itu naik terus setiap tahun. Sekarang biaya Rp 2,1 miliar itu, seperti kita tahu, biaya itu pun tidak bisa menyentuh seluruh pembiayaan docking yang dibutuhkan Kapal Roro. Hanya cukup untuk membiayai perbaikan yang prioritas. Ini tolong dipikirkan dari sekarang,” jelas Wakil Ketua DPRD Klungkung Wayan Baru, Kamis 23 November 2023.

Politisi Partai Gerindra ini pun mendesak agar diadakan evaluasi. Sambil mempelajari, dimana masalahnya dan kenapa pengelolaan Kapal Roro, ceritanya setiap tahun, hanya begitu-begitu saja. Padahal, banyak praktisi penyeberangan antar pulau di Bali, sudah menyampaikan bahwa jika pengelolaan kapal, seperti Kapal Roro dikelola dengan profesional, dengan kondisi dan situasi Nusa Penida seperti sekarang, seharusnya tiga tahun saja sudah mampu BEP (break even point).

Malah sekarang aktivitasnya sudah dua trip pun tetap saja tidak pernah ada cerita Kapal Roro itu memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah. Disisi lain kebutuhan aktivitas penyeberangan yang memadai untuk akses ke Nusa Penida sudah semakin mendesak. Tidak sekadar urusan penyebrangan, tetapi disitu juga ada aktivitas distribusi kebutuhan pokok, yang kini sudah semakin mendesak adanya suatu terobosan, agar harga-harga kebutuhan pokok di Nusa Penida, tidak semakin melambung tinggi.

“Sampai sekarang inflasi itu masih terjadi. Sekarang bagaimana pemerintah daerah khususnya Dinas Perhubungan menyikapi ini. Kita punya OPD itu berpikirnya harus begini. Jangan cuma menyelesaikan pekerjaan rutin administrasi saja, hal-hal fundamental seperti ini harus dipikirkan dengan matang. Saya dorong itu, untuk dilakukan evaluasi pengelolaan Kapal Roro. Kita tidak bisa hanya begini-begini terus. Nusa Penida itu butuh langkah-langkah konkrit,” tegas Politisi Gerindra asal Desa Sakti Nusa Penida ini. (*)