SUARA DEWAN & POLITIK
Suarta Desak Tertibkan Pungli Pengelolaan Destinasi Wisata di Nusa Penida
Sabtu, 04 November 2023 | Dibaca: 524 Pengunjung
Pengelolaan destinasi wisata di Nusa Penida harus ditertibkan. Pungutan ganda pada sejumlah destinasi seringkali masih terjadi. Ini terus memberi kesan buruk bagi wisatawan. Anggota DPRD Klungkung Wayan Suarta mendesak eksekutif untuk menertibkan pengelolaan destinasi di Nusa Penida, agar program one gate one destination itu tak sekadar hanya menjadi wacana, seperti banyak janji pembangunan lain di Nusa Penida, yang tidak pernah terwujud sampai Bupati Klungkung lengser.
Jika persoalan ini tak kunjung ditertibkan, pungutan-pungutan di setiap destinasi yang tidak ada kerjasama langsung dengan pemerintah daerah, bisa tergolong pungli. Konsekuensinya juga menjadi panjang, bahkan berpotensi menjadi masalah hukum.
Turis-turis selama ini merasa seperti dipalak oleh oknum-oknum seperti itu, karena manajemen pengelolaan destinasi yang semakin tak terkontrol. Pungutan liar seperti itu tak patut dilakukan, meski dengan dalih lahan pribadi. Karena destinasi yang ditawarkan adalah potensi alam yang bukan milik pribadi warga tertentu.
"Jadi hanya pemerintah daerah yang boleh melakukan pungutan. Karena hasilnya kembali untuk perbaikan sarana pendukung. Baik itu akses jalan dan penataan destinasi selanjutnya. Pungutan seenaknya begini kan sudah terjadi sejak lama. Tolong tertibkan itu," sorot Suarta, Sabtu 4 September 2023.
Suarta menegaskan, eksekutif harus segera membuat situasinya menjadi lebih jelas. Apakah dengan pola kerjasama atau ada solusi dari pemikiran lain. Sebab protes-protes turis terus bermunculan, karena setiap sampai di destinasi, mereka dikenakan biaya lagi, atau harus membayar lagi untuk bisa masuk. Situasi ini mencerminkan gagalnya upaya komunikasi yang dilakukan eksekutif dengan para pengelola destinasi. Jika ini dibiarkan berlaru-larut, maka ke depan akan semakin sulit untuk menertibkannya. Kesan negatif turis saat berwisata juga akan semakin meluas.
Protes-protes serupa yang sudah dilayangkan sejumlah kelompok masyarakat pemerhati pariwisata maupun organisasi driver yang setiap hari menerima keluhan tersebut saat mengantarkan turis, seharusnya bisa menjadi dasar untuk eksekutif bergerak mengatasinya dengan sungguh-sungguh.
Persoalan pengelolaan kepariwasataan di Nusa Penida itu sangat kompleks.
Mulai dari potensi besar kebocoran retribusi masuk Kawasan Nusa Penida, pungli, masalah keamanan saat berwisata, persoalan lingkungan hingga fasilitas dan infrakstruktur. Maka, eksekutif harus bergerak secara progresif untuk menyelesaikan itu semua.
"Ini mencerminkan ketidakmampuan pemerintah daerah dalam menyikapi masalah. Kita sering melihat mereka turun ke Nusa Penida, tetapi faktanya tidak menyelesaikan masalah dengan tuntas. Justru selalu umbar janji, namun pada akhirnya tidak bisa ditepati. Inilah yang membuat masyarakat Nusa Penida itu kecewa," tegas Politisi Gerindra asal Desa Sekartaji Nusa Penida ini. (*)
TAGS :