Kisruh soal retribusi wisatawan ke Nusa Penida, membuka mata banyak pihak perihal kekacauan pengelolaan kawasan pariwisata Nusa Penida. Meski sudah dikritik berulang kali, baik itu soal pungutan ganda, dugaan kebocoran retribusi, hingga maraknya aksi pungli, jajaran pemerintah daerah tak kunjung berbenah. Situasi ini kemudian menimbulkan pertanyaan besar, perihal keseriusan Pemkab Klungkung dalam mengelola Nusa Penida sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.

Masyarakat Nusa Penida kian bertanya-tanya, apakah Dinas Pariwisata Klungkung memang sudah tidak mampu mengelola sektor pariwisata. Karena di tengah tuntutan masyarakat agar pengelolaan pariwisata dapat lebih maju dan berkembang, nyatanya pengelolaan di lapangan ibarat jalan di tempat. Anggota DPRD Klungkung dari Partai Gerindra I Wayan Suarta, mendorong adanya standar pengelolaan yang jelas dalam pengelolaan Nusa Penida, sebagai suatu kawasan strategis pariwisata nasional.

“Ada sejumlah hal yang perlu diperbaiki, dirapikan dan prioritas. Masalah retribusi ini sudah semakin banyak pihak yang mempertanyakannya. Memungutnya masih manual, potensi kebocoran tinggi, soal pungli di destinasi, masalah-masalah ini belum tertangani tuntas. Nusa Penida itu satu kawasan, merujuk pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Kalau begini terus kapan kita bergerak menuju standar nasional itu. Baik itu legalitasnya, pelayanannya, maupun standar fasilitas umum yang bisa kita sediakan di Nusa Penida,” kata Suarta, Sabtu 13 Januari 2024.

Setiap tahunnya mestinya ada progres yang baik, dalam rangka mewujudkan tata kelola pariwisata Nusa Penida. Ini baru masalah retribusi, belum lagi menyinggung upaya-upaya penegakan perda, dan kontrol terhadap ledakan pembangunan akomodasi wisata di Nusa Penida. Semua pihak terkait harus duduk bersama untuk mewujudkan tata kelola pariwisata Nusa Penida, yang lebih modern dan profesional. Suarta menegaskan perlu mengingatkan ini kembali, karena daya tarik Nusa Penida di mata wisatawan sudah semakin tinggi. Hal ini setidaknya terlihat dari angka kunjungan wisatawan yang terus naik setiap tahun.

Dia menambahkan, kebijakan publik terkait pariwisata, khususnya Nusa Penida, harus direncanakan dengan matang. Wacana penerapan one gate one destination masuk Kawasan Nusa Penida, juga dilihat kembali dan perlu melibatkan para pelaku pariwisata yang ada di dalamnya. ara pelaku pariwisata perlu tahu, bagaimana konsep utuh dari wacana one gate one destination itu. Apa dasar ketentuan aturannya, bagaimana pengelolaan dan hospitalitynya, dan bagaimana proyeksinya dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata Nusa Penida ke depan.

“Dengan one gate one destination ini, apakah Nusa Penida mau jadi Mass Tourism, atau Sustainable Tourism. Kalau yang bicaranya Kawasan Pariwisata Nusa Penida, maka pilihannya Sustainable Tourism. Lalu, bagaimana detailnya, ini yang menurut saya harus ada satu kesepahaman bersama seluruh pihak terkait,” tegasnya.

Hal ini sejalan dengan program Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di dalam dokumen Visi-Misinya yang bertajuk "Bersama Indonesia Maju". Prabowo-Gibran meletakkan program kerja yang berkaitan dengan sektor Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Seni Budaya (Parekraf-Senbud) pada Misi Asta Cita. Yaitu, memperbaiki manajemen promosi pariwisata dan pengembangan destinasi pariwisata di Indonesia. (*)