Keberadaan Pelabuhan Bias Munjul di tepi Pulau Ceningan Nusa Penida kian banyak menuai kritik. Sejak awal masyarakat setempat menilai titik pelabuhan itu tidak sesuai dengan kondisi sosial geografis Lembongan-Ceningan, karena aktivitas warga dan wisatawan terpusat di Jungutbatu. Wakil Ketua DPRD Klungkung Wayan Baru pun menyesalkan pembangunan Pelabuhan Bias Munjul ini. Kenapa perbaikan infrakstruktur pelabuhan itu tidak dilakukan di Pelabuhan Rakyat Jungutbatu. 

Sederet sentimen negatif pun kian mengemuka terhadap keberadaan pelabuhan ini. Bahwa perencanaan titik pelabuhan di Ceningan, sangat subjektif, hanya menguntungkan kepentingan orang-orang tertentu. Tidak menjawab kebutuhan masyarakat setempat dan pengembangan keberlanjutan di Lembongan-Ceningan. Karena tidak sesuai dengan harapan masyarakat di wilayah Kepulauan Lembongan-Ceningan. 

“Siapapun warga yang ditanya di wilayah kepulauan itu, pasti heran kenapa membangun pelabuhan di Ceningan. Boat mana yang mau turunkan penumpang disana, tidak akan ada. Semestinya prioritaskan dulu pengembangan Pelabuhan di Jungutbatu. Karena saat ini, disanalah yang pelabuhan yang lebih memadai, untuk aktivitas warga dan wisatawan,” terang Wayan Baru, Kamis 30 November 2023.

Politisi Partai Gerindra ini mengaku sejak awal sudah menyatakan tidak sependapat dengan dibangunnya Pelabuhan Bias Munjul. Karena jelas-jelas kedepannya akan mubazir. Tidak akan mungkin penumpang mau turun disitu, kemudian melakukan perjalanan lagi ke Jungutbatu. Perspektif itu setidaknya sekarang sudah terbukti.

LAktivitas naik turunnya penumpang oleh fast boat tetap ramainya di Pelabuhan Jungutbatu. 

“Kalau kondisinya seperti ini sekarang, lalu mau diapakan Pelabuhan Bias Munjul itu. Makanya, perencanaannya sejak awal harus benar. Jangan memaksakan. Banyak menelan anggaran besar, tetapi pada akhirnya tidak maksimal bermanfaat untuk masyarakat dan pengembangan kedua wilayah kepulauan itu. Lalu, apa namanya kalau bukan mubazir,” kata Baru. 

Berkaca dari pembangunan Pelabuhan Bias Munjul ini, Baru menyimpulkan bahwa setiap pembangunan fisik yang dikerjakan di Nusa Penida, tidak dilakukan dengan perencanaan matang dan komprehensif. Khusus di wilayah Ceningan-Lembongan ini, banyak hal yang menurut dia tidak beres. Selain masalah pembangunan pelabuhan, ada juga proyek SWRO yang operasionalnya sangat besar, penanganan sampah sampai berulang kali terbakar mengganggu warga dan wisatawan, dulu juga pernah terjadi masalah pungutan retribusi menyelam yang dilakukan tanpa sosialisasi.

Pihaknya berharap catatan ini menjadi pengalaman berharga, untuk agenda pembangunan besar selanjutnya yang hendak dibangun di Nusa Penida. Agar wilayah kepulauan ini benar-benar berkembang ke arah yang berdampak positif bagi warga Nusa Penida. (*)