Sejumlah figur terbaik Pulau Dewata, kini mulai bermunculan menjelang Pemilu Legislatif 2024. Selain didominasi wajah-wajah lama, figur-figur baru juga sangat menarik perhatian publik di Bali, karena memiliki reputasi mumpuni untuk bersaing ke kursi legislatif. Salah satunya, adalah Mantan Hakim Tinggi Ida Bagus Putu Madeg S.H., M.H., MBL asal Desa Tegak, Kecamatan/Kabupaten Klungkung, Bali. Usai pensiun sebagai Hakim Tinggi di Surabaya pada tahun 2019, dia dipinang elite Partai Gerindra Bali untuk menjadi bakal calon legislatif DPR RI.

Keputusannya terjun ke dunia politik cukup menjadi kejutan tersendiri, karena sosoknya cukup dikenal masyarakat Bali karena reputasinya dalam penegakan hukum di Bali, semasa aktif menjadi Hakim. Karena saat itu, dia sangat populer setelah menangani Perkara PK (Peninjauan Kembali) terhadap Kasus Besar Bom Bali I yang menghancurkan pariwisata Bali dengan terpidana Amrozi cs pada tahun 2008. Saat itu, kubu Amrozi ingin mengubah putusan hukuman mati dari hakim pada proses hukum sebelumnya. Bahkan, sempat ingin memindahkan proses persidangan PK ke Cilacap. 

Tetapi, Ida Bagus Putu Madeg waktu itu sebagai hakim tunggal, sangat konsisten menolak permohonan tersebut, sehingga kasusnya tetap bisa berproses sesuai lokus terjadinya kasus ini di Pengadilan Negeri Denpasar. Dalam proses Perkara PK, Ida Bagus Putu Madeg menolak Perkara PK Amrozi cs. Keputusan tersebut pada waktu itu mendapat banyak apresiasi dari masyarakat Bali dan menjadi sorotan dalam proses penegakan hukum secara nasional. Sehingga sosoknya kemudian lebih dikenal publik, sebagai figur hakim yang berintegritas. 

"Saat itu sebagai Hakim PK tunggal diberi tugas untuk menilai perkara itu. Sebelumnya bahwa dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi hingga Mahkamah Agung, ada 15 hakim yang menyatakan bahwa pantas dijatuhi hukuman mati. Sehingga kami waktu sependapat dengan hakim yang lain, sehingga kami juga waktu itu menolak PK dari Perkara Amrozi," katanya, saat ditemui di rumahnya bersama konstituennya di Desa Tegak, Klungkung, Jumat 14 April 2023.

Kiprahnya sebagai Hakim cukup panjang selama 34 tahun dan sebelas tahun diantara sebagai Hakim Tinggi sejak tahun 2008 sampai 2019. Pada saat itu, dia juga sempat mengikuti seleksi Hakim Agung. Kehadiran Ida Bagus Putu Madeg ke dalam Partai Gerindra memberi optimisme dan atmosfir baru untuk menjaga persaingan dalam merebut kembali Kursi Legislatif DPR RI. "Sebelum memutuskan terjun ke politik dan maju ke DPR RI, saya melihat di Bali Timur ini kekurangan figur yang bisa menjembatani aspirasi masyarakat Bali ke pusat. Sehingga, saat Pengurus Gerindra Bali datang, saya bersedia untuk dicalonkan ke DPR RI," ujar Ida Bagus Putu Madeg yang kini juga dipercaya sebagai Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Bali.

Sikap politik Ida Bagus Putu Madeg, diakui juga sangat dipengaruhi oleh sosok seorang Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Prabowo Subianto. Sejak Partai Gerindra dibangun sampai sekarang, Prabowo Subianto sangat konsisten atas sikapnya yang tidak mentolelir adanya korupsi. Bahkan, sikap tegas ini menjadi asas-asas dasar kepartaian yang baku, agar mampu diteladani oleh seluruh kader dan simpatisan Partai Gerindra di seluruh Indonesia, untuk menjaga kepercayaan rakyat. "Bapak Prabowo itu tidak pernah mentolelir yang namanya korupsi. Dan, sebagai mantan Hakim Tinggi saya sangat terpanggil dengan itu. Bagaimana memberikan tindakan yang tegas terhadap korupsi yang sudah terjadi dan bagaimana mencegah potensi korupsi itu terjadi lagi. Ini yang membuat saya antusias sebagai mantan hakim, untuk nantinya berkontribusi memberikan peran di DPR RI," terangnya.

Dia melihat orang pintar dan cerdas cukup banyak di Bali. Namun, orang yang berani memperjuangkan aspirasi masyarakat Bali, dirasakan masih kurang. Sebagai sosok berlatar belakang mantan Hakim Tinggi, dia melihat ada peluang, sebelum kemudian memutuskan terjun langsung ke dunia politik. "Keadilan bagi semua pihak harus terwujud di Bali. Tidak hanya terkait penegakan hukum, tetapi juga terkait dengan tingginya kesenjangan ekonomi, ini yang masih begitu terasa di Bali. Maka, pemerataan pembangunan ekonomi, harus dapat lebih dirasakan masyarakat Bali," tegasnya. (*)