Pengisian posisi sekda di Kabupaten Klungkung tak begitu menarik. Karena kemampuan para calonnya nampak meragukan. Padahal pengisian sekda kali ini momentumnya amat penting, menjelang pelaksanaan pemilu serentak 2024. Mengingat peran vital dalam menjalankan birokrasi, di tengah momentum ini, Pansel dalam melakukan tahapan seleksi, harus benar-benar hati-hati. Kemampuan dasar yang paling dibutuhkan dalam menghadapi situasi seperti ini, tentu harus piawai melakukan lobi-lobi politik.
Kemampuan lobi politik sangat dibutuhkan dalam rangka mewujudkan kondusifitas kinerja birokrasi. Tanpa kemampuan itu, mustahil tatanan birokrasi akan berjalan baik-baik saja di tengah persiapan Pemilu Serentak 2024. Selain itu, calon sekda harus mempunyai program jelas, kompetensi yang mumpuni dan teruji, khususnya berpengalaman di bidang pengelolaan kesekretariatan daerah.

“Masyarakat tentu tidak mau seleksi Sekda Klungkung ini hanya seremonial saja. Pansel harus objektif. Mengingat ini momen politik, maka kemampuan para calon sekda ini dalam melakukan lobi politik perlu dicermati,” kata Wakil Ketua DPRD Klungkung Wayan Baru, Minggu 10 September 2023.

Selain itu, dia kembali menegaskan calon sekda juga harus mumpuni dalam mengatur penggunaan anggaran, mampu dalam perencanaan pembangunan daerah, dan harus punya kemampuan mengkoordinir para pengguna anggaran pada setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Ini kemampuan wajib yang harus dipenuhi dan harus menjadi catatan khusus kepala daerah dalam menentukan seseorang untuk menjadi sekda.

“Sekda yang akan ditunjuk bupati, juga harus memiliki rekam jejak yang baik. Karena seorang sekda nantinya harus mampu membawa pengelolaan Pemerintah Daerah lebih profesional dan terhindar dari jeratan hukum,” tegas politisi Partai Gerindra Klungkung ini.

Syarat agar tidak terjerat kasus hukum, tentu para calon sekda ini harus ditelusuri dari sekarang rekam jejaknya. Apakah selama menjabat, pernah tersandung kasus-kasus hukum atau tidak. Ini sangat penting, agar sosok yang terpilih, benar-benar bersih dan bisa bekerja dengan jujur. Tidak tersandera oleh kepentingan lembaga-lembaga hukum di daerah. Sehingga, nantinya siapapun bupatinya nanti sebagai pimpinan, tak perlu khawatir terhadap pihak berwajib, baik lembaga kepolisian, kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekalipun.

Wayan Baru perlu menekankan itu, karena sebelumnya sejumlah kasus hukum cukup banyak mencuat ke publik, tanpa bermaksud mendahului apakah mereka yang sekarang mengikuti seleksi sekda, diduga terlibat atau tidak.

Kasus-kasus itu antara lain dugaan penyalahgunaan anggaran untuk kegiatan PKB 2019 dari kontingen Klungkung dari Nusa Penida, kasus dugaan korupsi pengadaan biogas di Nusa Penida tahun 2014 silam, dugaan pungli dalam kegiatan Festival Nusa Penida, hingga sejumlah kasus yang pernah mencuat dalam pengerjaan proyek fisik di Dinas PUPRPKP. “intruksi dari Ketum Gerindra Prabowo Subianto, kita harus memilih  pejabat terbaik, harus bersih dari dugaan kasus-kasus melanggar hukum,” tutup Ketua DPC Partai Gerindra Klungkung ini. 007