Hingga detik ini wisman yang berkunjung ke Bali umumnya dan Badung khususnya masih nihil alias nol besar. Meski Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai sudag sebulan dibuka untuk wisatawan mancanegara (wisman).

Kondisi itu tidak lantas membuat Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, resah. Menurutnya, dampak tidak adanya kunjungan Wisman ke Bali karena beralih ke Thailand yang lebih dulu membuka pariwisatanya. "Pertanyaan sederhananya, yang mana dibuka lebih dulu. Thailand atau Bali, kan Thailand," kata Giri Prasta, Selasa (16/11) lalu.

Menurut Bupati Giri Prasta, perlu perencanaan dua sampai tiga bulan untuk bisa mengakomodir Wisman dalam jumlah banyak. Untuk itu, pihaknya lebih mengarahkan Badung untuk pariwisata perorangan. "Ke depan ini kita bentuk quality tourism. Itu pun bergantung pada penerbangan nanti. Kami meyakini sebulan ke depan akan mulai karena sudah diketahui oleh dunia bahwa Bali sudah dibuka, saya kira itu," sebutnya.

Terkait dengan kondisi kunjungan Wisman ke Badung, menurut Giri Prasta masih belum optimal. Meski begitu, wisatawan domestik yang mengunjungi Badung sudah mencapai 15 ribu orang.
"Wisatawan domistik sudah mencapai lebih dari 15.000," katanya.

Ketua PHRI Kabupaten Badung, IGAN Rai Suryawijaya, menyatakan ada tiga hal yang menjadi hambatan wisman ke Bali, yakni karantina selama tiga hari, VoA, dan visa turis. Kondisi ini pun dimanfaatkan oleh negara lain. Yang terdekat Thailand yang tidak memberlakukan karantina. Dengan kebijakan itu, sudah puluhan ribu wisman mengalihkan kunjungannya dari Bali ke Thailand. "Kelebihan mereka adalah tanpa karantina, lalu kenapa kita harus karantina.," katanya ketika dihubungi Rabu (17/11) kemarin.

Ketua Badan Promosi Pariwisata Bali itu lantas merinci kunjungan wisman dari lima negara ke negeri Gajah Putih itu selama satu pekan, yakni 1-7 November lalu. Terbanyak wisman dari Jerman yang mencapai 2.666 orang, disusul Amerika 2.665, Inggris 1.475, Jepang 1.449, dan Korea Selatan 987 orang.

Menurut Suryawijaya, begitu wisman tiba dicek lagi. Jika mereka negatif, harus diperbolehkan berwisata dengan pengawasan prokes ketat, baik di tempat menginap maupun di objek wisata yang dikunjungi.

"Jangan dikarantina lagi, kenapa yang negatif dikarantina. Saya selaku Ketua Badan Promosi Pariwisata sudah intens komunikasi dengan bisnis partner di luar negeri. Tiga hal itu yang menyebabkan kenapa mereka (wisman) belum datang. Kita dari industri pariwisata mencoba memformulasikan agar lebih efesien efektif dan produktif tentu memberikan saran kepada  pemerintah sebagai regulator. Setelah itu baru B to B, pertama kan G to G di-clear-kan," ujarnya.

Wakil Ketua DPD PHRI Bali itu mengaku paham apa yang menjadi kekhawatiran pemerintah, dalam hal ini adalah menjelang Natal dan tahun baru. "Kekhawatiran pemerintah, jangan sampai ada gelombang ketiga wajar, karena belajar dari kasus tahun 2020. Jadi melonjaknya itu pada hari raya Idul Fitri, Natal dan Tahun baru, sehingga kebijakan diambil oleh pemerintah seperti cuti bersama ditiadakan, liburan dihapus. Namun di satu sisi harus melihat di sektor ekonomi. Jadi, masyarakat sudah menjerit," sebutnya.

Karena itu, dia mendukung usulan Gubernur Bali kepada Pemerintah Pusat agar karantina dihapus. "Kami dari industri sangat mendukung, karena yang bisa merevisi aturan itu adalah pusat. Kami harapkan Pusat untuk sesegera mungkin memutuskan untuk merevisi aturan itu. Kita boleh hati-hati tetapi jangan terlalu parno. Wisman itu sangat peduli dengan kesehatannya, karena mereka kelasnya menengah ke atas.
Wisatawan ingin datang ke Bali, persoalannya dan persyaratannya harus disederhanakan lagi. Negara yang diajak Kerjasama itu adalah negara yang rendah risiko. Kita ini menjadi the best destination, mereka sudah rindu terhadap Bali," tandasnya.*