Layanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) terancam rugikan RSUD Klungkung sebesar Rp 1 Miliar. Hal ini diakibatkan layanan emergenzy untuk pasien BPJS Kesehatan tidak mau dibayarkan oleh BPJS Kesehatan. Usut punya usut hal tersebut disebabkan BPJS Kesehatan mengklaim sejumlah layanan emergenzy yang telah diberikan merupakan false emergenzy atau pasien gawat darurat semu merupakan kondisi pasien yang datang ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) dengan kondisi yang tidak gawat dan tidak darurat.

Menyikapi kondisi tersebut Sekretaris Komisi III DPRD Klungkung I Wayan Widiana siap akan memanggil Direktur RSUD Klungkung I Nengah Winata untuk mengetahui duduk permasalahan yang sebenarnya. Ia juga meminta agar kedua belah pihak yakni BPJS Kesehatan dan juga RSUD Klungkung bisa melakukan duduk bersama. Hal ini dilakukan untuk mencari titik tengah menyikapi klaim false emergency tersebut. 

Pasalnya, jika pihak BPJS Kesehatan tidak mau membayar layanan emergency pasien BPJS tentunya yang akan menanggung kerugian adalah RSUD Klungkung itu sendiri. "Biaya Rp 1 miliar itu nilai yang besar jika tidak dibayarkan tentu menyebabkan kerugian besar untuk RSUD Klungkung," jelasnya.

Sebagai layanan kesehatan yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tentu saja kerugian tersebut dapat berdampak terhadap keuangan rumah sakit. "Tenaga kesehatan di IGD yang paling merasakan pengaruhnya karena layanan yang telah mereka laksanakan tidak mendapatkan pembayaran," jelas Wayan Widiana.

Wayan Widiana mengungkapkan anggota DPRD Klungkung siap memfasilitasi pertemuan antara RSUD Klungkung dan juga BPJS Kesehatan. Bagaimana pun juga, permasalahan tersebut sangat menyentuh kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan. "Jangan sampai akibat permasalahan tersebut, layanan kesehatan terutama di IGD menjadi terganggu," tuturnya.

Pihaknya pun meminta kepada BPJS Kesehatan ikut menyiapkan tenaga di IGD RSUD Klungkung untuk turut serta melakukan pengecekan dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Jangan sampai tenaga kesehatan yang terus berhadapan terhadap keluhan pasien BPJS ini. "IGD buka 24 jam begitu juga saya harapkan petugas BPJS juga hadir 24 jam. Untuk memberikan edukasi dan juga mengecek administrasi. Dengan cara ini dapat mencegah kasus False Emergency di RSUD Klungkung," pungkasnya.007